PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat kemitraan dengan perusahaan pers dan insan media sebagai upaya membangun komunikasi publik yang terbuka, profesional dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Media yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru di Hotel Batiqa Pekanbaru, Senin (14/9/2026).
Forum yang mengangkat tema “Kolaborasi Pemerintah dan Media dalam Membangun Kepercayaan Publik serta Memperkuat Citra Kota Pekanbaru” itu menghadirkan Dewan Pers sebagai narasumber untuk membahas penguatan profesionalisme pers sekaligus membangun pola komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media.
Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Aznom Zaifani, mengatakan hubungan pemerintah dengan media tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan publikasi. Menurutnya, kemitraan harus dibangun secara sehat, profesional, transparan dan beretika dengan tetap menghormati independensi pers.
“Pemko membutuhkan media yang profesional, kredibel dan bertanggung jawab. Sebaliknya, media juga membutuhkan pemerintah yang terbuka, responsif, mudah diakses serta memberikan ruang bagi kerja jurnalistik yang independen,” ujar Aznom.
Ia menyebut kehadiran Dewan Pers dalam forum tersebut penting untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah dan perusahaan pers, terutama mengenai profesionalisme, etika jurnalistik, pendataan dan verifikasi serta standardisasi perusahaan pers.
Selain itu, FGD menjadi ruang dialog bagi perusahaan pers dan wartawan untuk menyampaikan berbagai masukan, kendala serta harapan terkait keberlangsungan industri media dan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah.
“Forum ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman perusahaan pers dan media mengenai profesionalisme, etika jurnalistik, pendataan serta standardisasi perusahaan pers,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemko Pekanbaru menghadirkan dua narasumber dari Dewan Pers, yakni Yogi Hadi Smanto selaku Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers serta Muhammad Bayan Jazuli selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik Pers Dewan Pers.
Sejumlah materi menjadi pembahasan, di antaranya profesionalisme dan standardisasi perusahaan pers, proses pendataan dan verifikasi perusahaan pers, etika jurnalistik dan penegakan kode etik, hubungan kemitraan pemerintah dengan media serta tantangan industri pers di tengah perkembangan teknologi dan media digital.
Menurut Aznom, keberadaan media yang kredibel dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi mengenai pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itu, Pemko Pekanbaru juga mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang lebih cepat dan responsif, termasuk dengan membuka ruang terhadap kritik, saran maupun masukan konstruktif dari media.
“Kami juga perlu membangun komunikasi yang lebih cepat dan responsif, menerima kritik, saran serta masukan yang konstruktif,” ucapnya.
Di sisi lain, perusahaan pers didorong terus memperkuat tata kelola redaksi dan manajemen, meningkatkan kualitas pemberitaan serta menjaga kredibilitas dan keberlanjutan usaha media secara sehat dan mandiri.
Aznom berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial maupun diskusi semata. Hasil pembahasan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang nyata antara Pemko Pekanbaru, Dewan Pers dan insan pers.
“Dengan demikian, perusahaan pers tidak hanya mampu menjalankan fungsi pemberitaan, tetapi juga memiliki fondasi kelembagaan dan manajemen yang kuat,” tutupnya. (Red)
