Rokan Hilir– Peringatan Hari Jadi Kabupaten Rokan Hilir ke-27 menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat komitmen pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Rokan Hilir yang digelar di Gedung DPRD Rohil, Minggu (4/10/2026). Agenda tersebut dipimpin Ketua DPRD Rohil Ilhami dan dihadiri Bupati Rohil H. Bistamam serta Wakil Bupati Jhony Charles.
Paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si. yang mewakili Plt. Gubernur Riau, Anggota DPR RI Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., Sekda Rohil Fauzi Efrizal, unsur Forkopimda, jajaran kepala OPD, ASN, instansi vertikal, organisasi masyarakat dan kepemudaan.
Sejumlah tokoh yang ikut hadir dalam peringatan tersebut di antaranya H. Annas Maamun, H. Suyatno, H. Jamiluddin, H. Sulaiman Azhar, H. Fuad dan Surya Arfan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Rohil Ilhami mengajak seluruh elemen daerah menjadikan peringatan hari jadi sebagai sarana untuk melihat kembali perjalanan Rokan Hilir sejak dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.
Kabupaten Rokan Hilir secara resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Memasuki usia ke-27 tahun, Ilhami berharap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan, terutama dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para tokoh pendiri, pemerintah terdahulu, serta seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam perjalanan pembangunan Rohil.
Bupati Rokan Hilir H. Bistamam dalam sambutannya menekankan bahwa usia 27 tahun bukan sekadar angka, tetapi menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus menyusun langkah menghadapi tantangan ke depan.
Menurut Bistamam, tema “Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan” harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arah pembangunan tersebut mencakup percepatan infrastruktur, penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital, serta pelestarian budaya Melayu dan nilai-nilai keagamaan.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang,” tegas Bistamam.
Sementara itu, H. Suyatno yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Rohil menilai pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kebersamaan semua pihak. Ia mendorong pemerintah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk dari PBB dan sektor perkebunan.
Ia juga menyinggung persoalan status pelepasan kawasan yang dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kelancaran pembangunan dan konektivitas jalan di sejumlah wilayah.
Dukungan terhadap pembangunan Rohil juga disampaikan Pemerintah Provinsi Riau. Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menyebut Rokan Hilir mempunyai peranan penting dalam struktur perekonomian daerah.
Berdasarkan data yang disampaikannya, PDRB Rohil pada 2025 mencapai Rp108,13 triliun. Angka tersebut memberikan kontribusi sekitar 9,07 persen terhadap PDRB Provinsi Riau. Sementara itu, IPM Rohil berada pada angka 73,07.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Syahrial mengatakan pembangunan tetap dilakukan secara bertahap melalui dukungan dan sinergi pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
Salah satu dukungan tersebut terlihat dari alokasi Rp97,7 miliar yang bersumber dari DBH Kelapa Sawit pada 2026 untuk penanganan Jalan Mahato–Simpang Manggala sepanjang 58,9 kilometer. Hingga saat ini, progres pekerjaan ruas jalan tersebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Selain ruas jalan tersebut, Pemprov Riau juga telah mempersiapkan anggaran untuk penanganan Jembatan Pedamaran II pada 2027.
Syahrial menilai percepatan pembangunan di Rohil tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Kerja sama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, ditambah dukungan TNI-Polri serta masyarakat, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk menjaga aset milik publik dan memperkuat langkah pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Memasuki usia ke-27, Rokan Hilir diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan pembangunan, tetapi juga mampu mempertahankan karakter budaya daerah dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. (Red)
