PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan kick off yang digelar di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.
Dalam arahannya, Agung menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki.
“Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebutkan, selama satu tahun terakhir Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah.
Memasuki tahun 2026, Pemko menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh yakni penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat integrasi data.
Agung menekankan, kepala OPD, camat hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Sebagai contoh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu, sementara Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.
“Selama ini masih terdapat data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program ‘Satu ASN Satu RW’,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Agung juga mencontohkan keberhasilan Kota Denpasar, Bali, dalam mengelola data perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.
Menurutnya, data tidak boleh berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diimplementasikan dalam kebijakan nyata. Salah satunya melalui pengendalian inflasi lewat gerakan penanaman cabai, mengingat komoditas tersebut menjadi penyumbang inflasi di Pekanbaru.
Ia juga mengapresiasi dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data.
“Yang terpenting bukan sekadar data yang terlihat sempurna, tetapi data yang benar-benar akurat dan mampu memperbaiki kondisi daerah,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD agar aktif menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.
Sebagai capaian, ia mengungkapkan data Pekanbaru tahun sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain. Bahkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut mendapat perhatian pemerintah pusat. (Red)
