PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membuka peluang kolaborasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Riau untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Sinergi ini dinilai penting agar setiap aset milik daerah dapat dinilai secara profesional dan akurat sebelum digunakan atau dikerjasamakan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-V MAPPI Riau di Hotel Pangeran, Selasa (20/1/2026). Ia menekankan, penilaian aset yang dilakukan penilai profesional memiliki dasar kompetensi dan standar jelas, sehingga pemanfaatan aset lebih tepat dan transparan.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menjelaskan Musda yang digelar setiap empat tahun ini menjadi forum menentukan arah dan peran profesi penilai di tingkat daerah. Musda kali ini mengusung tema “Sinergi Profesi Penilai untuk Meningkatkan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah”.
Wahyu menambahkan, profesi penilai berperan strategis tidak hanya untuk aset pemerintah, tapi juga sektor swasta dan masyarakat umum, termasuk penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), harga tanah, properti, lelang, hingga pembagian warisan. Penilaian yang dilakukan tenaga profesional diharapkan menjamin keadilan dan akurasi, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap kolaborasi dengan Pemko Pekanbaru dapat terwujud, sehingga profesi penilai turut berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah sesuai kebijakan nasional,” tutup Wahyu.
Saat ini, jumlah anggota MAPPI di Indonesia mencapai sekitar 10 ribu orang, sedangkan di Provinsi Riau tercatat 107 anggota yang siap mendukung pembangunan dan pengelolaan aset daerah. (red)
