By. Hermanto Uban
(Analisis dan Perspektif Kebijakan Publik)
SETIDAKNYA ada 3(tiga) sistem dalam Pengelolaan Pemerintahan suatu negara, yaitu Sistem Liberal, Sosialis dan sistem Kapitalis.
Bagaimana “Corak” pengelolaannya sebuah negara sangat ditentukan dari perspektif pemimpinannya.
Barangkali banyak yang menarik untuk ditelaah terkait dgn Kebijakan Pemerintahan saat ini.
Dengan mencermati beragam kebijakan yang bergulir, kita akan dapat memberikan hipotesis tentang Arah dan Konsistensi Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran saat ini. Antara lain :
~ Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efesiensi Anggaran.
~ Kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis) dgn kebutuhan anggaran berkisar Rp.25 Triliun/bulan untuk 100% Provinsi, 97% Kabupaten/Kota dan 67% Kecamatan SE Indonesia. Yg dalam pelaksanaannya Menggunakan dan mengerahkan Organik Kemenhan (TNI).
~ Program Ketahanan Pangan (Instensi dan Ekstensi Pertanian) dgn menggunakan dan Mengerahkan Organik Kemenhan (TNI).
~ Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang PKH (Penertiban Kawasan Hutan). Menggunakan dan Mengerahkan Organik Kemenhan (TNI).
~ Pembekuan Rekening Pasif (PPATK)
~ Penampungan 2000 orang Anak-anak Palestina (Masih Wacana)
~ Join Ekploitasi SDA di Ambalat ) Pertamina Indonesia, Malaysia).
~ Inkonsistensi Penegakan Hukum (Pemberantasan Korupsi).
~ Dominasi Organik Kementerian Pertahanan (TNI) dalam ranah Peran Institusi Sipil (Birokrasi dan Profesional (independen)), secara nyata Pemerintahannya tidak lagi sejalan dgn Tuntutan dan Semangat Reformasi 1998.
Dengan beragam kebijakan yg dinilai kontra produktif ini, Publik mempertanyakan arah dan Konsistensi Pemerintahan yg dinakhodai Prabowo – Gibran.
Salah satu kebijakan yg Penomenal dan Berdampak Universal saat ini adalah Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yg mengatur tentang Efesiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pemerintah pada APBN untuk Kementerian dan Lembaga serta Penggunaan APBD 2025 bagi Kepala Daerah. Yang mana pada satu sisi Presiden menginstruksikan KL (Kementerian dan Lembaga) serta Kepala Daerah untuk melakukan Efisiensi Anggaran, namun pada sisi lain KL (Kementerian dan Lembaga) di pemerintahannya dinilai “Sangat Gemoy”. KL sebelumnya hanya berjumlah 34 saat ini menjadi 48 Kementerian/Lembaga belum lagi dibentuknya 6 (enam) Kodam baru yg dalam pembiayaan operasionalnya jg membebani dan menguras APBN.
Efesiensi (Pemangkasan) Anggaran ini guna membiayai Kebijakan yg bersifat “Evoria” berupa yg program yg Tidak Tepat Guna dan Berdaya Guna seperti MBG (Makan Bergizi Gratis ) yg masih “Carutmarut”, karena dlm pelaksanaannya dikelola lembaga baru yaitu BGN (Badan Gizi Nasional) dan Organik Kemenhan (TNI), membiayai Operasional Lembaga Baru seperti BEN (Badan Ekonomi Nasional), Danantara (Lembaga “Superbody” yg Bebas Audit dari Institusi apapun termasuk BPK RI), Sekolah Taruna Nusantara (ditempa sebagai Militer Penggerak Pembangunan, guna mendukung program MBG), Sekolah Rakyat, dll.
Dengan Kebijakan ini sudah barang tentu akan Memangkas Dana Transfer Pusat Ke Daerah, dan Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus), melumpuhkan aktivitas Pembangunan Infrastruktur dan mempersempit Ruang Fiskal Daerah, terkhusus bagi Daerah Pemekaran yg sangat bergantung pada Dana Transfer ke Daerah dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus.
Pemangkasan Anggaran ini selain berdampak pada Kegiatan Pembangunan Darah juga berimbas terhadap Koorporasi Sektor Jasa seperti Perhotelan dan Jasa Transportasi Penerbangan dll.
Pergerakan Ekonomi akan melamban, rendah Daya Beli Masyarakat dikarenakan Angka Pengangguran akan semakin tinggi.
Kondisi yg telah diuraikan diatas, menjadi Tantangan Berat bagi Kepala Daerah terpilih. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Kepala Daerah yg telah mereka perjuangkan utk menghadirkan suasana kehidupan yg lebih baik, nampaknya hanya Menjadi Beragam Harapan yg tidak mudah untuk diwujudkan.
Meskipun tidak semua konsep dan beragam kebijakan diuraikan secara lebih mendalam, namun setidaknya dari Kebijakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran ini kita dapat memberikan Hipotesa Arah (S(Sosialisme/Liberalisme/Kapitalisme) dan Konsistensi Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Gibran Raka Buming Raka saat ini sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Terimakasih.
Salam
#Generasicerdasgenerasibernas.~